PB HUDA Gelar Seminar Kebangsaan Hadirkan Ketum PBNU

Banda Aceh | Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) direncanakan akan menggelar seminar kebangsaan pada 29 Juni 2024. Seminar dengan tema "Menemukan Pemimpin Ideal Untuk Aceh" akan menghadirkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf    sebagai Pemateri.

Hal itu disampaikan Ketua Tandfiziah Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau Tu Sop seperti yang disampaikan oleh staf medianya Al Fadhal dalam rilis yang diterima redaksi menyebutkan, NU seringkali memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, pendidikan, dan sosial. Pandangan dan fatwa dari ulama NU sering dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam membuat keputusan.

Tu Sop menambahkan, banyak tokoh NU yang aktif dalam pemerintahan, baik sebagai Menteri, anggota parlemen, atau pejabat tinggi lainnya. Misalnya tokoh senior NU, menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Menteri Agama dan jabatan lainnya. 

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staqus Saat Menerima Kunjungan Ketua PB HUDA Tu Sop Di Gedung PBNU Jakarta Beberapa Waktu yang Lalu

Menurutnya kondisi itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi di Aceh, dimana ulama dan Agamawan partisipasinya dalam pemerintahan sangat sedikit, bahkan sebagian orang ada yang menganggap partisipatif para ulama dalam politik dan pemerintahan tidak efektif dan suatu kesalahan yang tidak berjalan pada tempatnya.

Oleh karena itu, kata Tu Sop yang juga Dewan Pembina Kaukus Wartawan Peduli Syari'at Islam (KWPSI), Huda mengundang PBNU untuk memberikan pemahaman, Interpretasi dan penghayatan dalam seminar ini kepada kader-kader Huda, Pengurus Wilayah 23 Kab/Kota dan Pengurus Kecamatan yang nantinya akan berkaloborasi dengan NU baik dalam pemerintahan, politik, sosial budaya dan sektor pendidikan.

Sehingga inklusifnya Huda kedepan dapat berperan sebagai penyeimbang dalam dinamika politik Aceh, memastikan bahwa nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.